Pengembangan dan Implementasi E-Government

Batasan Dalam pengembangan e-Gov adalah :
a. Adanya kerangka e-government nasional berdasarkan Inpres No. 3 Thn 2003
- E-gov daerah otonom dan instansi pusat harus sesuai dengan kerangka nasional untuk menjamin integrasi
b. Pertimbangan strategis manajemen
- Prioritas kebutuhan
- Ketersediaan sumberdaya pendukung

• Sumber daya manusia
• Finansial
• Kepemimpinan dan regulasi
• Manajemen sistem informasi

c. Standar dan kebijakan akademis dan ilmiah dalam pengembangan sistem

Metodologi Penyusunan Master Plan Pengembangan E-Gov antara lain :

A. Metodologi Tambal Sulam
- Persepsi E-gov adalah pengembangan sistem informasi
- Tidak mempertimbangkan sustainability sumber daya pendukung
- Lebih bersifat reaktif, tidak ada rencana strategis :

• Rentang waktu pengembangan 
• Tahap-tahap target
• Manajemen sumber daya pendukung

Walaupun mungkin bisa menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi dalam rentang waktu menengah  - panjang akan memunculkan masala :

• Bagaimana mengorganisasikan data yang terpisah pisah? bagaimana mendapatkan data strategis lintas sistem?
• Bagaimana mengadakan langkah-langkah pemeliharaan
• Penambahan sistem informasi baru harus disertai lagi dengan infrastruktur server atau jaringan komunikasi, padahal infrastruktur tersebut dapat lebih dihemat dengan pemakaian bersama-sama.

B. Metodologi Terpadu
- Memberikan visi atas keseluruhan gerak pengembangan e-government
- Kemudahan dalam sosialisasi dalam rangka pembentukan visi bersama sebagai langkah penting untuk transformasi organisasi
- Terintegrasi dengan strategi manajemen pemerintahan institusi terkait
- Kemudahan kontrol dan evaluasi atas keberjalannya, karena adanya framework dan target periodik.
- Kemudahan pengembangan untuk perencanaan rentang waktu selanjutnya, karena semua rencana dan kunci sukses dievaluasi dan tercatat.

Aspek - Aspek Perencanaan yaitu :
- Lapisan Struktur

• Akses
• Aplikasi layanan
• Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi 

Infrastruktur dan aplikasi dasar
- Pilar pendukung

• Manajemen perubahan
• Kebijakan 
• Kerangka peraturan 
• Analisa kebutuhan masyarakat

Tinjauan Aspek  meliputi :
1. Akses yaitu jaringan telekomunikasi jaringan internet dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses aplikasi layanan
2. Aplikasi Layanan yaitu aplikasi layanan publik (warga dan bisnis ) yang  mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yant terkait ; juga aplikasi layanan untuk manajemen.
3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi yaitu organisasi pendukung (back -office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik
4. Infrastruktur dan aplikasi dasar yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukurn pengelolaan, pengeolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Baik antar back-office antar aplikasi layanan dengan back-office, maupun  antara aplikasi layanan dengan jaringan internet, secara handal, aman dan terpercaya.

Alokasi Sumberdaya
Penyusunan rencana  kebutuhan sumber daya :
- Identifikasi tren
- Rencana Perangkat Keras
- Rencana Personel
- Rencana Jaringan komunikasi data
- Rencana Fasilitas
- Rencana Finansial

Project Planing
Mengevaluasi proyek dan penyusunan rencana Proyek :
- Evaluasi Proyek
- Identifikasi Pekerjaan
- Estimasi Biaya
- Checkpoints
- Tanggal Selesai

Key Succes Factor For e-Gov
- Kecukupan waktu mulai survey sampai dengan akhir
- Tingkat kooperasi tim konsultan dengan tim partner dan manajemen secara umum
- Dokumentasi hasil kerja selama proses survey, penyusunan,
- Komitmen Leadership :
  a. Periode Target
  b. Sumber daya pendukung : finansial, manajemen
- Sosialisasi

Pemateri : Dr Suhono Harso Supangkat (Associate Profesor ITB)
Kegiatan : Seminar Nasional Teknologi Informasi
Tema : Solusi Permasalahan Social Engineering dalam Penerapan E-Government"
Tanggal : Bandung, 09 Maret 2004

Solusi "e-Government" Meningkatkan Daya Saing Daerah

Latar belakang dari e-Government yang ada di indonesia adalah :

1. UU Otonomi daerah No. 22 thn 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. INPRES No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
3. Kebijakan publik " Good Corporate governance"

e-Government adalah Suatu sistem informasi manajemen berbasis elektronis untuk membantu pemerintah dalam menyediakan informasi, memberikan layanan umum, dan memungkinkan adanya transaksi secara online baik ke badan / perusahaan lain maupun dengan masyarakatnya dengan kualitas yang lebih baik.

E-Gov sangat di perlukan untuk:
1. Standarisasi Layanan Masyarakat :

• Memberikan kepastian kepada masyarakat.
• Berkembangnya kepercayaan Masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten

2. Pengembangan usaha

• Internal (iklim kondusif antara pemda - masyarakat - dunia usaha
• Eksternal ( menarik investasi )

3. Pengembangan potensi Masyarakat

• Edukasi yaitu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat
• Kesehatan yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Beberapa komponen utama keberhasilan penerapan e-Gov adalah :
- Leadership
- Infrastruktur
- Peraturan Perundang - Undangan
- Penyiapan kompetensi SDM
- Dana dan Anggaran
- Kemauan untuk melakukan perubahan

Adapun tahapan tahapan dalam pengembangan e-Gov adalah :
1. Pengembangan infrastruktur fisik

• LAN Kantor Pemerintahan
• Jaringan interkoneksi LAN antar kantor Pemerintahan
• Koneksi ke internet (Untuk akses ke dunia luar dan akses masyarakat ke pemerintah)

2. Pengembangan aplikasi dan content :

• Aplikasi internal Pemda
• Aplikasi layanan masyarakat
• Aplikasi layanan dunia usaha

3. Pengembangan SDM

• Pegawai Pemda
• Masyarakat

E-Government service meliputi :
- Terdapat fleksibelitas / pilihan untuk akses e-goverment :

• Datang langsung ke kantor pelayanan
• via telephone
• via internet
• melalui MCT (Multi purpose Community Telecenter)

- Akses secara online ke layanan dan informasi government
- Adanya layanan dengan privacy dan security tinggi
- Adanya fleksibelitas waktu untuk memperoleh pelayanan.

Secara umum di temukan beberapa kendala / Hal yang harus diperhatikan yaitu :

• GCG (Transparency, Accountability, Responsibility, Fairness)
• Leadership
• Infrastruktur
• Peraturan Perundang-Undangan
• Penyiapan Kompetensi SDM
• Dana dan Anggaran
• Kemauan untuk melakukan Perubahan.

Pemateri : Bilpen Nainggolan
Kegiatan : Seminar Nasional Teknologi Informasi
Tema : Solusi Permasalahan Social Engineering dalam Penerapan E-Government"
Tanggal : Bandung, 09 Maret 2004